NASIONAL

Kemendikbud Ristek Dinilai Legalkan Seks Bebas dan Perzinahan di Lingkungan Kampus

Administrator
Instagram.com/@nadiemmakarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim

Jakarta, Gardannews.com - Permendikbud No.30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menuai kontroversi.


Bahkan, frase di dalam pasal-pasal yang ada di Permendikbud No.30 tahun 2021 justru menimbulkan multitafsir.


Kemendikbud Ristek dianggap melegalkan seks bebas dan perzinahan di lingkungan kampus, karena kalimat persetujuan korban yang diulang-ulang pada pasal 5 ayat 2.


Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memberi tanggapannya pada acara Mata Najwa seputar Permendikbud No.30.


Nadiem menyebut, kekerasan seksual di kampus sudah masuk kategori darurat.


Berdasarkan hasil temuan survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi menyatakan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual.


Komnas Perempuan juga menerima 27 persen aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi.


Oleh sebab itu Kemendikbud Ristek menerbitkan Permendikbud No.30 tahun 2021, yang untuk pertama kalinya di Indonesia tindakan kekerasan seksual dijabarkan secara detail baik itu fisik, verbal, dan digital.


“Bagaimana Mas Menteri, tanggapannya terhadap Permendikbud ini,” tanya Najwa Shihab, dikutip dari kanal Youtube Mata Najwa pada 11 November 2021.


“Kekerasan seksual itu definisinya adalah kekerasan yang dipaksakan,” ujar Nadiem Makarim.


“Secara paksa itu artinya tanpa persetujuan, saya tidak mau hal itu dilakukan kepada saya tapi itu terjadi,” sambung Nadiem Makarim.


Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa Kemendikbud Ristek sama sekali tidak melegalkan seks bebas, perzinahan, dan lain sebagainya


“Itu luar biasa terkejut sekali saya dituduh seperti itu, saya menerima setiap kritik dan saran,” ucap Nadiem Makarim.


“Namun saya tidak bisa menerima fitnah yang menyebutkan saya menghalalkan zina dan seks bebas, itu jauh dari asas Permendikbud ini,” sambung Nadiem Makarim.


Dia menambahkan ada berbagai macam tindakan asusila di luar aturan Permendikbud No.30 tahun 2021 yang bisa dibilang melanggar norma agama atau masyarakat namun bertahan sampai saat ini.


Akan tetapi untuk menyebut Permendikbud No.30 melegalkan seks bebas atau zina, masyarakat diminta memahami dan memilah seputar isu pada pasal-pasal yang ada.


Nadiem Makarim juga menyebutkan tentang kampanye merdeka belajar, yang bertujuan menjadikan pelajar sebagai profil pelajar pancasila.


Profil pertama dari profil pelajar Pancasila yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia,” ucap Nadiem Makarim.


Maka dari itu, dia melihat Permendikbud ini sebagai upaya untuk melindungi pelajar di institusi pendidikan manapun dari tindak kekerasan seksual.

Penulis: Tim

Editor: M. Saimi Arrahman Rambe

Sumber: YoutubeMataNajwa

Tag:indonesiaKemendikbud RistekPermendikbud 30

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies.