POLITIKA

Bupati Karimun Sebut Jangan Lapor Sana Sini, Praktisi Hukum: Apakah Petahana Demam Panggung?

Administrator
Baron
Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Praktisi Hukum Kabupaten Karimun, Edwar Kelvin
  • Karimun - Beredarnya pemberitaan mengenai Petahana Aunur Rafiq yang meminta jangan ada pihak saling melaporkan dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati Karimun tahun 2020 menuai berbagai kritik dari sejumlah pihak.

  • Kritikan tersebut salah satunya datang dari Praktisi Hukum asal Kabupaten Karimun, Edwar Kelvin,R.,S.H.,M.H.,C.PL.,C.PCLE.

  • Edwar Kelvin yang dikenal sebagai Kritikus kebijakan Pemerintah mengaku sangat menyayangkan pernyataan Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Ia menilai pernyataan itu bisa menghilangkan wibawanya selaku Petahana.

  • “Pak Rafiq itu selaku Petahana, namun membuat pernyataan yang menimbulkan Pro dan Kontra. Tidak boleh saling melaporkan, itu maksudnya apa. Saat ini beliau sebagai pemegang kendali Eksekutif dan berhak di awasi oleh Pihak manapun bahkan di laporkan juga bisa kalau memang ada kesalahan,” ujar Edwar Kelvin,R.,S.H.,M.H.,C.PL.,C.PCLE saat di temui di bantaran kantor hukumnya, Komplek Graha Rap, Kamis (18/6/2020).

  • Atas pernyataan itu, Edwar curiga ada sesuatu yang disembunyikan Petahana.

  • “Harusnya pak Rafiq gentleman dan santuy, atau jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi. Petahana bisa kehilangan wibawa kalau seperti ini,” sambungnya.

    Baca Juga: Hidup Prihatin, Seorang Kakek di Karimun Tinggal Sebatang Kara di Gubuk Reyot


    Baca Juga: Sakit Hati, Seorang Pria di Karimun Bakar Motor Mantan Istrinya

  • Edwar Kelvin juga mengatakan, Aunur Rafiq saat ini seolah sedang demam panggung dalam menghadapi Pesta Politik yang akan di gelar pada akhir tahun 2020 mendatang.

  • “Aunur Rafiq sekarang masih aktif, masih ada waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat manakala beliau sungguh-sungguh bekerja, apalagi kegiatan nya saat ini masih di tanggung Negara. Itu tentu sebuah keuntungan besar, berbeda dengan Bakal Calon lainnya, jadi meskinya tidak canggung,” Katanya.

  • Praktisi Hukum Kabupaten Karimun, Edwar Kelvin,R.,S.H.,M.H.,C.PL.,C.PCLE (Foto: Baron)

  • Terakhir Edwar Kelvin menjelaskan, seharusnya tidak ada imbauan seperti yang dilayangkan Aunur Rafiq, karena setiap orang berhak membuat laporan mana kala mereka melihat atau merasakan adanya dugaan tindak pidana. Hal itu di atur dalam Pasal 1 angka 24 juncto Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP.

  • Kemudian untuk perkara korupsi telah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 43 Tahun 2018 yakni, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

  • “Laporan itu adalah hak setiap orang karena di atur dalam undang-undang, nah apabila di sandingkan dengan pernyataan pak Rafiq dalam media itu, maka akan mematikan karakter lawan politiknya, kalau ada yang melapor kinerja Pemerintah maka nanti yang di tuduh adalah Pasangan Bakal Calon lainnya. Ini kan opini yang sangat menggelitik,” tutup Edwar Kelvin.

Penulis: Baron

Editor: Boy

Tag:bupati karimun aunur rafiqedwar kelvinkabupaten karimunkepulauan riaupemilihan bupati karimun tahun 2020pesta demokrasipetahanapolitikpraktisi hukum

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies.