POLITIKA

Pendapatan Asli Daerah Tidak Memenuhi Target, Bupati Karimun Absen Paripurna

Administrator
Andre
Wakil Bupati Karimun dan Ketua DPRD Karimun usai rapat paripurna Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

  • Karimun - DPRD Karimun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, di Gedung Balai Rong Sri, DPRD Karimun, Selasa (30/6/2020).

  • Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim hadir untuk menggantikan Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat, Wakil Ketua I Syafri Sandi dan Wakil Ketua II Rasno.

  • Suasana rapat yang semula berjalan tenang tiba-tiba pecah saat Ketua Fraksi Gerinda, Zaizulfikar menyampaikan kritikannya terkait ketidakhadiran Bupati Karimun di dalam rapat.

  • Seluruh perhatian juga mendadak tertuju ke arah Ketua Fraksi Gerindra yang sedang menyampaikan kritikan dengan nada tinggi.

  • Zaizulfikar atau yang akrab disapa Boy itu mengaku kecewa, menurutnya, rapat tersebut sangat penting dan seharusnya dihadiri dan disampaikan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

  • “Mohon izin pimpinan, judul disini adalah pidato seorang Bupati Karimun pimpinan, kalau seandainya Bupati tidak siap, jangan kita adakan Paripurna hari ini, ini sangat penting pimpinan, karena tanggapan-tanggapan Fraksi harus di tanggapi oleh Bupati, baru kita melangkah lanjut, tapi Bupati tidak ada," ujar Boy dengan suara lantang.

  • Boy juga menilai pentingnya kehadiran Bupati Karimun karena rapat yang digelar merupakan pembahasan Postur Anggaran untuk masyarakat.

  • "Bagaimana pemikiran Bupati yang belum mendengar pendapat Fraksi sehingga meminta Wakil Bupati yang membacakan, apakah Wakil Bupati yang hadir kali ini bisa menjawab dan menanggapi semua pandangan-pandangan Fraksi. Kita jangan main-main lagi, sebab negara ini hampir bangkrut karena Covid-19, karena yang sedang di bahas dalam paripurna ini adalah masalah Postur Anggaran untuk rakyat pimpinan," ucapnya kepada pimpinan rapat.

  • Ketua Fraksi Gerinda, Zaizulfikar saat menyampaikan kritikan di dalam ruang rapat (Foto: Andre)

  • Boy juga mengaku heran, Bupati selalu bisa menghadiri kegiatan seperti penyerahan sarana olahraga. Namun, di rapat paripurna seperti ini orang nomor satu di Kabupaten Karimun itu justru tidak hadir.

  • “Hanya untuk menyumbang bola ke Kecamatan saja bisa hadir, tapi yang penting gini tidak bisa hadir," sambungnya.

  • Tidak hanya itu, Boy juga meminta agar Ketua DPRD menyurati Bupati Karimun atas absennya di rapat paripurna tersebut.
    "Saya minta pimpinan menyurati Bupati sebagai peringatan kelembagaan ini, jangan lembaga ini berjalan sendiri, bupati berjalan sendiri, menjerit kita disini pimpinan," ungkap Boy.

  • Dari pantauan tim Gardannews.com di dalam ruang rapat, Fraksi Gerindra menyampaikan kritiknya atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 yang tidak mencapai target.

  • “Terhadap PAD Karimun yang semula targetnya Rp 396 Miliar terealisasi hanya Rp 356 Miliar, tidak mencapai target sebesar Rp 39,5 Miliar,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Efrizal.

  • Atas hal tersebut, Fraksi Gerindra mengharapkan agar Bupati melalui Wakil Bupati Karimun memberikan sanksi kepada satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target.

  • “Tolong beri sanksi OPD yang tidak mencapai target dan beri reward (Penghargaan) kepada OPD yang mencapai target demi mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang diraih,” ucapnya.

  • Terpisah, Fraksi Hanura, Ady Hermawan juga menyampaikan kritikannya mengenai pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

  • “Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 43,86 persen dari Rp 5,6 Miliar atau hanya diraih oleh BUMD sebesar Rp 2,4 Miliar,” kata Ady Hermawan.

  • Selain itu, Ia juga menilai bahwa kinerja para direktur BUMD tersebut kurang maksimal.

  • “Dalam hearing, para direktur BUMD selalu mengatakan bisa memenuhi target sekian dan sekian, tapi pada kenyatannya tidak memenuhi target , jika terus seperti ini sebaiknya direktur tersebut diganti saja, pilih dari yang berkompetensi,” sambung Ady.

  • Selain kritikan-kritikan yang di sampaikan, sejumlah fraksi juga mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Karimun mengenai Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target dari Rp 269 Miliar, terealisasi sebesar Rp 276 Miliar atau 102,52 persen. Melebihi target sebesar Rp 6,7 Miliar.

  • Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Karimun juga mendapat apresiasi karena kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKP) pada tahun anggaran 2019 untuk kedelapan kalinya.

Penulis: Andre

Editor: Baron

Tag:anggota dprd karimun boybupati karimun tidak hadiri rapat paripurnadprd kabupaten karimunkabupaten karimunpad karimun tidak capai targetpolitik

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies.