✕
RIAU

Plang Larangan Milik DLHK Provinsi Riau Diduga Dirusak Oknum Mengatasnamakan Kelompok Suka Maju

Administrator
Istimewa
Masyarakat dan UPT KPH Rokan Hilir dan Dumai saat memasang plang DLHK
Dumai, Gardannews.com - Plang larangan milik negara atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melalui UPT KPH Rokan Hilir dan Kota Dumai yang berbunyi "kawasan hutan dan larangan menguasai, merambah menduduki serta membakar sesuai undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang hutan," di rusak pihak tak bertanggung jawab pada, Selasa (17/5/2022).


Atas kejadian tersebut, selain Dinas terkait, beberapa tokoh masyarakat setempat ikut berbicara.Menurut mantan Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Bukit Nenas Mislan, bahwa pemasangan plang tersebut, pihak UPT KPH Rokan Hilir secara resmi mengundang perwakilan masyarakat Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Nenas dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur serta beberapa instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.


Kegiatan ini dilakukan, agar masyarakat setempat dan lainnya dapat mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan HPT milik negara yang berada di kawasan Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.


Namun, kata Mislan, sangat di sayangkan plang milik negara itu hanya bertahan sesaat saja, karena dirusak oleh oknum yang diduga dari kelompok suka maju tanpa seizin pihak terkait, dalam hal ini DLHK Provinsi Riau maupun jajarannya.


"Kita harap, kepada pihak berwajib agar perusak plang imbauan yang bisa di kategorikan dokumen negara tersebut ditindak tegas. Sesuai hikmat saya ketahui menurut kitab UU Hukum Pidana bagi siapa merusak dengan sengaja sesuai Pasal 406 ayat 1 KUHP bisa dipidanakan," tegas Mislan yang diaminkan beberapa tokoh masyarakat lainnya.


DLHK Provinsi Riau melalui perwakilan UPT KPH Rokan Hilir dan Dumai Kanit Polhut, Yudi Eduard.SH saat di konfirmasi media ini membenarkan adanya perusakan plang yang di pasang secara resmi dan di saksikan oleh para tokoh masyarakat dari beberapa kelurahan serta pihak berwajib yakni perwakilan dari Polsek Bukit Kapur, Kota Dumai.


Dirinya menjelaskan, bahwa siapa yang melanggar peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku maka akan segera ditindak tegas sesuai dengan proses hukum.


"Aneh saja, mengapa plang yang baru saja di pasang di rusak, padahal pemasangan plang atau panplet merupakan tindakan sosialisasi untuk diketahui masyarakat agar tidak menggarab kawasan hutan HPT Provinsi Riau. Kalau ada oknum-oknum masyarakat yang lain sengaja menguasai dan menduduki lahan kawasan hutan tanpa izin negara, akan segera kita proses sesuai UU yang berlaku," pungkasnya


"Kami akan segera menindak tegas oknum yang telah merusak atau menghilangkan panplet atau plang imbauan tersebut sesuai undang-undang, dan hal ini akan segera kita laporkan kepihak yang berwajib," tutupnya.

Penulis: M. Saimi

Editor: M. Saimi Arrahman Rambe

Tag:kota dumaiPerusakan Plang DLHKprovinsi riau

Berita Terkait

Komentar

ARSIP

Berita Terkini

Situs ini menggunakan cookies.