Kepri

Nekat Bolos Kerja, PNS Siap-siap Dipecat

Administrator
Ami Bagan
Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah

Karimun, Gardannews.com - Bagi anda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering bolos kerja, bersiaplah untuk dipecat.


Berdasarkan aturan baru tentang disiplin pegawai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021. PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari tanpa keterangan akan langsung dipecat.


Hal tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.


Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang melanggar aturan.


"Kalau Pegawai Negeri Sipil masih mau mengabdi pada negara, maka harus mengikuti aturan main. Tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar aturan," kata Muhammad Firmansyah saat ditemui diruang kerjanya pada, Kamis (16/9/2021).


Atas hal itu, Firmansyah meminta seluruh PNS khususnya di Kabupaten Karimun untuk lebih disiplin dan menjadikan aturan tersebut sebagai rambu-rambu bagi diri sendiri.


"Sebelumnya aturan disiplin dan sanksi pemecatan tersebut berlaku bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 45 hari. Sekarang diperketat menjadi 10 hari. Maka dari itu pegawai dituntut untuk lebih disiplin terhadap dirinya sendiri," jelas Firmansyah.


"Saya imbau seluruh pegawai serius dalam menyikapi aturan ini. Kalau melanggar pasti akan kita tindak," tambahnya.


Aturan disiplin pegawai dalam PP nomor 94 tahun 2021 tersebut telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.


Adapun jumlah waktu membolos dan sanksi yang akan dikenakan berupa sanksi disiplin berat tertuang di Pasal 11 ayat 2 huruf d yakni:


1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam setahun akan dikenakan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.


2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam setahun akan dikenakan pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.


3. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam setahun akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.


4. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.


Sementara di Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa PNS yang membolos dan tidak menaati jam kerja tidak dibayar gaji saat bulan berikutnya.

Penulis: Ami Bagan

Editor: M. Saimi Arrahman Rambe

Tag:Aturan Disiplin Kerjakabupaten karimunkepriPNS

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies.